Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)

DIMENSI 3|Regional Performance

Peta Kinerja Cakupan Bimbingan Perkawinan Antarprovinsi — Semester I Tahun 2026

Perbandingan Coverage Rate 35 provinsi pelapor · Januari–Juni 2026

Bagaimana persebaran kinerja Coverage Rate Bimbingan Perkawinan antarprovinsi selama Semester I Tahun 2026, dan bagaimana variasi itu dipakai untuk menetapkan prioritas pemerataan layanan?

1Executive Snapshot

Provinsi Melapor

35dari 38 provinsi

3 provinsi hasil pemekaran Papua belum tercatat sama sekali pada berkas sumber SIMKAH.

Layak Diperingkat

33provinsi

Ambang 1.000 peristiwa nikah. Di bawah ambang, persentase tidak stabil secara statistik.

Kelas Very Low

17provinsi

Cakupan < 40 % — lebih dari separuh provinsi yang layak diperingkat (33).

Rentang Cakupan

90,58p.p.

Dari Sumatera Barat (99,18 %) hingga Jambi (8,60 %).

2Peta Kinerja Cakupan Antarprovinsi

Menyiapkan peta…

Sorotan sebaran

Dihitung dari 33 provinsi yang layak diperingkat.

Tertinggi — Sumatera Barat99,18 %

Terendah — Jambi8,60 %

Rentang antarprovinsi90,58 p.p.

Mencapai target 90 %1 provinsi

Cakupan 70 % ke atas7 provinsi

Di atas rata-rata nasional (54,46 %)12 provinsi

Interpretasi nasional

Capaian Coverage Rate belum merata di seluruh Indonesia. Selisih 90,58 p.p. antara provinsi tertinggi dan terendah jauh melampaui jarak rata-rata nasional (54,46 %) terhadap target 90 %. Variasi sebesar itu mencerminkan perbedaan kapasitas penyelenggaraan, karakteristik wilayah, dan tingkat akses terhadap layanan — bukan perbedaan kebutuhan masyarakatnya.

Wilayah tanpa data pada peta

Papua Selatan · Papua Tengah · Papua Pegunungan digambar berpola arsir dan diberi label “Data belum tersedia”. Ketiganya tidak pernah ditampilkan sebagai 0 %, karena ketiadaan pelaporan bukan berarti ketiadaan layanan.

3Distribusi Kelas Kinerja Regional

Excellent85–100 %

2provinsi

Cakupan sangat tinggi, kinerja pelayanan sangat baik.

High70–84 %

5provinsi

Cakupan tinggi, kinerja pelayanan baik.

Moderate55–69 %

5provinsi

Cakupan sedang, masih perlu penguatan.

Low40–54 %

4provinsi

Cakupan rendah, memerlukan intervensi.

Very Low< 40 %

17provinsi

Cakupan sangat rendah, memerlukan prioritas tinggi.

Komposisi 33 provinsi layak peringkat

Kelas kinerja diturunkan dari Coverage Rate, tidak ditetapkan manual.

Excellent2 · 6,1 %
High5 · 15,2 %
Moderate5 · 15,2 %
Low4 · 12,1 %
Very Low17 · 51,5 %

4Peringkat Cakupan Provinsi

33 provinsi · terurut Coverage Rate menurunUnduh CSV

Provincial Benchmark Ranking

Coverage Rate = calon pengantin (suami) yang telah mengikuti BIMWIN dibagi peristiwa nikah tercatat. Rata-rata nasional 54,46 %.

Rank	Provinsi	Coverage Rate	Peristiwa nikah	Ikut BIMWIN (suami)	Belum terlayani	KUA	Kelas kinerja	Kuadran
1	Sumatera BaratTarget tercapai	99,18 %	19.496	19.337	159	174	Excellent	Leading
2	Aceh	87,01 %	16.099	14.007	2.092	279	Excellent	Leading
3	Kalimantan Utara	81,67 %	1.500	1.225	275	35	High	Efficient
4	Gorontalo	76,83 %	5.075	3.899	1.176	70	High	Efficient
5	Jawa Timur	75,06 %	124.809	93.682	31.127	665	High	Leading
6	Bali	73,39 %	1.571	1.153	418	35	High	Efficient
7	Sulawesi Selatan	71,14 %	23.316	16.586	6.730	283	High	Leading
8	Sulawesi Barat	69,67 %	3.597	2.506	1.091	63	Moderate	Efficient
9	Kalimantan Barat	67,17 %	12.024	8.077	3.947	164	Moderate	Leading
10	Jawa Tengah	63,72 %	115.190	73.396	41.794	573	Moderate	Leading
11	Kalimantan Tengah	59,00 %	7.365	4.345	3.020	122	Moderate	Efficient
12	Sulawesi Utara	58,88 %	2.940	1.731	1.209	78	Moderate	Efficient
13	Jawa Barat	52,84 %	151.110	79.843	71.267	626	Low	Leading
14	Kepulauan Riau	51,99 %	5.617	2.920	2.697	66	Low	Efficient
15	Kalimantan Selatan	50,45 %	12.441	6.276	6.165	151	Low	Leading
16	DKI Jakarta	42,52 %	18.633	7.922	10.711	44	Low	Leading
17	Kepulauan Bangka Belitung	39,38 %	4.114	1.620	2.494	47	Very Low	Efficient
18	Riau	39,26 %	20.157	7.914	12.243	164	Very Low	Priority
19	Sumatera Utara	37,45 %	35.807	13.408	22.399	372	Very Low	Priority
20	Sumatera Selatan	33,75 %	25.095	8.470	16.625	231	Very Low	Priority
21	Lampung	33,62 %	24.547	8.252	16.295	225	Very Low	Priority
22	D.I. Yogyakarta	32,21 %	8.399	2.705	5.694	78	Very Low	Developing
23	Maluku	31,98 %	2.383	762	1.621	80	Very Low	Developing
24	Sulawesi Tenggara	31,48 %	7.777	2.448	5.329	201	Very Low	Developing
25	Papua	29,76 %	1.670	497	1.173	29	Very Low	Developing
26	Nusa Tenggara Timur	29,70 %	1.256	373	883	110	Very Low	Developing
27	Kalimantan Timur	28,52 %	10.453	2.981	7.472	96	Very Low	Priority
28	Banten	25,96 %	32.450	8.424	24.026	155	Very Low	Priority
29	Sulawesi Tengah	25,28 %	8.273	2.091	6.182	165	Very Low	Developing
30	Bengkulu	24,96 %	6.611	1.650	4.961	128	Very Low	Developing
31	Maluku Utara	23,12 %	3.144	727	2.417	107	Very Low	Developing
32	Nusa Tenggara Barat	9,19 %	13.066	1.201	11.865	116	Very Low	Priority
33	Jambi	8,60 %	11.626	1.000	10.626	132	Very Low	Priority

Tercatat, tetapi tidak diperingkat

Provinsi dengan kurang dari 1.000 peristiwa nikah tidak diberi peringkat: persentasenya terlalu mudah berayun oleh segelintir peristiwa sehingga tidak setara dibandingkan dengan provinsi bervolume besar. Angkanya tetap ditampilkan apa adanya.

Papua Barat78,67 % · 989 nikah · 53 KUATanpa peringkat
Papua Barat Daya100,00 % · 2 nikah · 1 KUATanpa peringkat

Belum tercatat pada berkas sumber

3 provinsi hasil pemekaran Papua tidak muncul satu baris pun pada ekspor SIMKAH Semester I Tahun 2026. Statusnya ditampilkan terbuka agar tidak terbaca sebagai cakupan nol.

Papua SelatanKode wilayah 93Data belum tersedia
Papua TengahKode wilayah 94Data belum tersedia
Papua PegununganKode wilayah 95Data belum tersedia

Masih perlu dikonfirmasi kepada penyusun laporan: belum melapor ke SIMKAH, atau masih tercatat di bawah provinsi induk sebelum pemekaran.

5Matriks Kinerja Provinsi dan Prioritas Kebijakan

Segmentasi provinsi berdasarkan jumlah peristiwa nikah dan Coverage Rate memberi dasar yang lebih tepat untuk menyusun strategi nasional: wilayah bervolume besar dengan cakupan rendah menyerap prioritas terbesar, sementara wilayah bercakupan tinggi menjadi sumber praktik baik. Keanggotaan kuadran dihitung dari median nasional, sehingga satu provinsi mustahil berada pada dua kuadran sekaligus.

Coverage Rate →

Efficient Provinces

8 provinsi

Leading Provinces

9 provinsi

Developing Provinces

8 provinsi

Priority Provinces

8 provinsi

Jumlah peristiwa nikah →

Ambang kuadran = median nasional: cakupan 39,38 % · volume 10.453 peristiwa nikah

Efficient Provinces

Cakupan tinggi dengan volume rendah. Efektivitas penyelenggaraan tinggi.

Leading Provinces

Cakupan tinggi dengan volume pernikahan tinggi. Model praktik baik nasional.

Developing Provinces

Cakupan rendah dengan volume rendah. Memerlukan penguatan kapasitas.

Priority Provinces

Cakupan rendah dengan volume tinggi. Prioritas utama intervensi nasional.

Cara membaca matriks

Sumbu mendatar = jumlah peristiwa nikah; sumbu tegak = Coverage Rate. Ambang keduanya adalah median 33 provinsi layak peringkat, yaitu 39,38 % dan 10.453 peristiwa nikah. Kuadran Priority berisi 8 provinsi — bervolume besar dengan cakupan di bawah median — sehingga satu perbaikan di sana menggerakkan angka nasional paling jauh. Dua provinsi yang tidak layak diperingkat tidak dimasukkan ke kuadran mana pun.

6Perbandingan KUA Kabupaten dan KUA Kota

Urban–Rural Performance Profile

Klasifikasi mengikuti aturan BPS: dua digit terakhir kode kabupaten/kota 71 ke atas berarti Kota. Kolom selisih dibaca satu arah — nilai Kota dikurangi nilai Kabupaten.

Indikator kinerja	KUA Kabupaten	KUA Kota	Selisih (Kota − Kabupaten)
Jumlah wilayah	401	98	−303
Jumlah KUA	5.220	698	−4.522
Peristiwa nikah	604.597	134.005	−470.592−77,8 %
Calon pengantin (suami) ikut BIMWIN	344.006	58.202	−285.804−83,1 %
Coverage Rate	56,90 %	43,43 %	−13,47 p.p.
Rata-rata peristiwa nikah per KUA	115,82	191,98	+76,16+65,8 %
Rata-rata BIMWIN per KUA	65,90	83,38	+17,48+26,5 %

Executive benchmark — perbandingan cermin

KUA Kabupaten — batang kiriKUA Kota — batang kanan

Jumlah wilayah40198

Jumlah KUA5.220698

Peristiwa nikah604.597134.005

Calon pengantin (suami) ikut BIMWIN344.00658.202

Coverage Rate56,90 %43,43 %

Rata-rata peristiwa nikah per KUA115,82191,98

Rata-rata BIMWIN per KUA65,9083,38

Panjang batang dinormalkan terhadap nilai terbesar pada setiap baris; angka pastinya ada pada tabel di atas dan pada kedua sisi batang.

Beban perkotaan adalah titik intervensi

KUA Kota menangani 1,66× lebih banyak peristiwa nikah per satuan kantor (191,98 berbanding 115,82), namun mencatat Coverage Rate 13,47 p.p. lebih rendah (43,43 % berbanding 56,90 %). Yang menahan capaian adalah beban layanan perkotaan, bukan kebutuhan yang lebih kecil.

Selisih cakupan

13,47 p.p.

Rasio beban kota

1,66×

7Wawasan Eksekutif

Variasi capaian antarprovinsi mencapai 90,58 p.p. — hanya 7 provinsi menembus 70 %, sementara 17 provinsi berada di bawah 40 % — jarak yang terlalu lebar untuk dijelaskan oleh perbedaan kebutuhan masyarakat.

Volume pernikahan hampir tidak menjelaskan capaian: korelasi antarprovinsi hanya r = 0,19, setara 3,7 % variasi. Cakupan ditentukan faktor yang dapat dikendalikan kebijakan — kapasitas KUA, fasilitator, intensitas layanan, dan kemitraan.

Provinsi berkinerja terbaik bukan yang bervolume terkecil. Sumatera Barat mencatat 99,18 % atas 19.496 peristiwa nikah yang dilayani 174 KUA — bukti cakupan tinggi dapat dipertahankan pada skala pelayanan yang nyata.

Peta regional menjadi dasar penetapan prioritas pembinaan nasional: 8 provinsi kuadran Priority dan 8 provinsi kuadran Developing memerlukan bentuk dukungan yang berbeda, bukan perlakuan seragam.

8Prioritas Kebijakan Nasional

Langkah 1

Replikasi praktik baik

Provinsi bercakupan tinggi dijadikan rujukan metode penyelenggaraan bagi wilayah dengan karakteristik serupa.

Langkah 2

Penguatan kapasitas KUA dan fasilitator

Penambahan serta peningkatan kompetensi fasilitator diarahkan ke wilayah dengan beban layanan terberat.

Langkah 3

Fokus pada provinsi prioritas

Alokasi program didahulukan pada kuadran Priority — cakupan rendah dengan volume pernikahan tinggi.

Langkah 4

Monitoring berkala melalui SIMKAH

Perkembangan tiap provinsi dipantau pada kadensi tetap agar koreksi dilakukan sebelum semester berakhir.

Arah Pemerataan Regional

Kinerja regional yang timpang menuntut kebijakan yang berbeda menurut posisi tiap provinsi: replikasi praktik baik dari provinsi bercakupan tinggi, penguatan kapasitas KUA dan fasilitator pada provinsi bervolume besar bercakupan rendah, serta perluasan kemitraan daerah di wilayah dengan hambatan akses. Keberhasilan pemerataan diukur bukan dari naiknya rata-rata nasional semata, melainkan dari menyempitnya rentang 90,58 p.p. antarprovinsi.

Rekomendasi utama

Replikasikan praktik baik dari provinsi berkinerja tinggi ke provinsi dengan karakteristik wilayah serupa.
Prioritaskan dukungan pada provinsi dengan Coverage Rate rendah dan jumlah peristiwa nikah tinggi.
Perkuat kapasitas fasilitator dan penyelenggara BIMWIN, terutama pada KUA perkotaan yang bebannya paling padat.
Integrasikan analisis regional ke dalam perencanaan dan penganggaran program nasional.
Lakukan evaluasi berkala atas perkembangan kinerja setiap provinsi melalui dasbor SIMKAH.

Telusuri faktor pendorong cakupan (ICBP-5)

Keberhasilan nasional tidak hanya ditentukan oleh tingginya capaian rata-rata, tetapi oleh kemampuan memastikan setiap provinsi memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan layanan Bimbingan Perkawinan kepada seluruh calon pengantin.

Laporan ICBP Semester I 2026 — ICBP-3 Regional Performance

Catatan data

Peringkat provinsi pada halaman ini dihitung ulang langsung dari data SIMKAH tingkat KUA dan berbeda dari daftar Top 10 pada laporan cetak. Ambang peringkat 1.000 peristiwa nikah, kelas kinerja, dan keanggotaan kuadran seluruhnya diturunkan dari data — tidak satu pun ditetapkan manual. Rinciannya terbuka di Metodologi & catatan data.