Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)

DIMENSI 4|Geographic Distribution

Analisis Sebaran Geografis dan Aksesibilitas Layanan Bimbingan Perkawinan

Distribusi spasial layanan berdasarkan data SIMKAH tingkat KUA · Januari–Juni 2026

Bagaimana pola persebaran layanan Bimbingan Perkawinan di Indonesia, dan wilayah mana yang menunjukkan konsentrasi layanan maupun keterbatasan akses?

1Executive KPI

Kantor Urusan Agama

5.918KUA

Titik layanan yang melapor ke SIMKAH, tersebar di 499 kabupaten/kota pada 35 provinsi.

KUA Tanpa Layanan

1.643KUA

Mencatat peristiwa nikah tetapi nol peserta Bimbingan Perkawinan sepanjang semester — 27,76 % dari seluruh KUA.

Pernikahan Tak Terlayani

142.132pasangan

Peristiwa nikah yang tercatat di KUA tanpa layanan — 19,24 % seluruh pernikahan nasional.

Porsi Kesenjangan Nasional

42,25%

Dari kesenjangan nasional 336.394 pasangan, sebagian besar berasal dari kelompok KUA yang jumlahnya terbatas.

2Anatomi Jaringan Layanan Nasional

Tiga kondisi 5.918 Kantor Urusan Agama

Setiap KUA berada tepat pada satu kelompok; ketiganya menjumlah utuh menjadi seluruh jaringan layanan nasional.

KUA melayani4.216(71,2 %)

Mencatat sekurang-kurangnya satu calon pengantin (suami) yang mengikuti BIMWIN.

KUA tanpa layanan (blank spot)1.643(27,8 %)

Ada peristiwa nikah, tetapi tidak satu pun calon pengantin memperoleh layanan.

KUA tanpa peristiwa nikah59(1,0 %)

Tidak mencatat peristiwa nikah pada semester ini; cakupan tidak dapat dihitung.

Sebanyak 1.643 KUA — 27,76 % dari jaringan — menampung 142.132 peristiwa nikah yang sama sekali tidak tersentuh Bimbingan Perkawinan. Kesenjangan nasional karena itu bersifat terpusat, bukan tersebar merata.

Kontribusi terhadap kesenjangan

42,25%

Dari 336.394 pasangan yang belum memperoleh layanan, 142.132 berada di KUA yang belum menyelenggarakan BIMWIN sama sekali.

Jangkauan geografis blank spot

Provinsi terdampak34dari 35

Blank spot di KUA kabupaten1.444KUA

Blank spot di KUA kota199KUA

Rata-rata nikah tak terlayani86,5per KUA

3Peta Sebaran Cakupan Antarwilayah

Peringkat provinsi (ICBP-3)

Menyiapkan peta…

Konsentrasi beban per kantor

Rata-rata peristiwa nikah yang ditangani satu KUA. Rujukan nasional 124,8 pasangan per kantor.

DKI Jakarta
44 KUA · cakupan 42,52 %
423,5nikah/KUA
Jawa Barat
626 KUA · cakupan 52,84 %
241,4nikah/KUA
Banten
155 KUA · cakupan 25,96 %
209,4nikah/KUA
Jawa Tengah
573 KUA · cakupan 63,72 %
201,0nikah/KUA
Jawa Timur
665 KUA · cakupan 75,06 %
187,7nikah/KUA
Riau
164 KUA · cakupan 39,26 %
122,9nikah/KUA

Interpretasi spasial

Sebaran layanan belum merata. Konsentrasi permintaan tertinggi berada pada koridor perkotaan Jawa dan pusat pertumbuhan luar Jawa, sedangkan cakupan tertinggi justru dicapai wilayah dengan beban menengah. Kepadatan permintaan dan mutu cakupan tidak bergerak searah — pemerataan layanan karena itu merupakan persoalan penempatan kapasitas, bukan semata besarnya jumlah penduduk.

3 provinsi Papua belum melaporData belum tersedia

4Blank Spot Layanan — Temuan Utama Dimensi Ini

Apa yang dimaksud blank spot layanan

Blank spot adalah Kantor Urusan Agama yang tercatat menyelenggarakan peristiwa nikah pada Semester I Tahun 2026, tetapi tidak melaporkan satu pun calon pengantin (suami) yang mengikuti Bimbingan Perkawinan. Berbeda dari wilayah tanpa data, kelompok ini memiliki permintaan yang terukur — hanya layanannya yang tidak hadir.

Mengapa temuan ini paling bernilai bagi kebijakan

Kesenjangan terpusat. 42,25 % kesenjangan nasional berasal dari 27,76 % kantor. Menaikkan cakupan nasional tidak menuntut perbaikan merata di 5.918 KUA sekaligus.
Sasaran yang dapat dinamai. Setiap blank spot berupa satu kantor dengan wilayah kerja dan volume pernikahan yang diketahui — bukan kategori statistik yang abstrak.
Dampak terbesar per satuan upaya. Menghadirkan layanan pertama pada kelompok ini menaikkan cakupan nasional lebih cepat daripada peningkatan bertahap di kantor yang sudah melayani.
Mudah dipantau. Keberhasilan intervensi terbaca langsung sebagai berkurangnya jumlah blank spot pada periode berikutnya.

KUA blank spot

1.643dari 5.918

Pernikahan tak terlayani

142.132pasangan

Porsi kesenjangan nasional42,25 %

Porsi seluruh pernikahan19,24 %

Porsi seluruh KUA27,76 %

Provinsi terdampak34provinsi

Blank spot tidak sama dengan wilayah tanpa data. Wilayah tanpa data tidak melaporkan apa pun; blank spot melaporkan pernikahan namun nol layanan — kondisi yang justru dapat segera ditindaklanjuti.

5Sebaran Blank Spot Menurut Provinsi

34 provinsi memiliki KUA tanpa layanan

Diurutkan menurut jumlah peristiwa nikah yang tidak terlayani. Porsi provinsi dihitung terhadap seluruh pernikahan di provinsi bersangkutan.

Jumlah KUA tanpa layanan dan peristiwa nikah tak terlayani menurut provinsi
Provinsi	KUA blank / total	Porsi KUA	Nikah tak terlayani	Porsi provinsi	Porsi nasional
Sumatera Utara	165 / 372	44,4 %	16.742	46,8 %	11,8 %
Sumatera Selatan	123 / 231	53,2 %	12.073	48,1 %	8,5 %
Banten	60 / 155	38,7 %	11.813	36,4 %	8,3 %
Jawa Tengah	65 / 573	11,3 %	11.129	9,7 %	7,8 %
Lampung	90 / 225	40,0 %	10.476	42,7 %	7,4 %
Nusa Tenggara Barat	93 / 116	80,2 %	10.091	77,2 %	7,1 %
Jambi	106 / 132	80,3 %	9.188	79,0 %	6,5 %
Jawa Barat	37 / 626	5,9 %	7.586	5,0 %	5,3 %
Riau	71 / 164	43,3 %	7.205	35,7 %	5,1 %
Jawa Timur	32 / 665	4,8 %	6.733	5,4 %	4,7 %
Sulawesi Tengah	92 / 165	55,8 %	4.351	52,6 %	3,1 %
Kalimantan Timur	50 / 96	52,1 %	4.327	41,4 %	3,0 %
Sulawesi Tenggara	111 / 201	55,2 %	4.099	52,7 %	2,9 %
Bengkulu	72 / 128	56,3 %	4.018	60,8 %	2,8 %
D.I. Yogyakarta	37 / 78	47,4 %	3.428	40,8 %	2,4 %
Kalimantan Selatan	44 / 151	29,1 %	3.045	24,5 %	2,1 %
Kalimantan Barat	47 / 164	28,7 %	2.523	21,0 %	1,8 %
Sulawesi Selatan	27 / 283	9,5 %	1.987	8,5 %	1,4 %
Maluku Utara	67 / 107	62,6 %	1.934	61,5 %	1,4 %
Kepulauan Riau	12 / 66	18,2 %	1.646	29,3 %	1,2 %
Kalimantan Tengah	39 / 122	32,0 %	1.548	21,0 %	1,1 %
Kepulauan Bangka Belitung	18 / 47	38,3 %	1.343	32,6 %	0,9 %
Maluku	50 / 80	62,5 %	1.132	47,5 %	0,8 %
Papua	15 / 29	51,7 %	711	42,6 %	0,5 %
Sulawesi Utara	17 / 78	21,8 %	704	23,9 %	0,5 %
Nusa Tenggara Timur	56 / 110	50,9 %	649	51,7 %	0,5 %
Sulawesi Barat	14 / 63	22,2 %	534	14,8 %	0,4 %
Gorontalo	6 / 70	8,6 %	514	10,1 %	0,4 %
Aceh	6 / 279	2,2 %	184	1,1 %	0,1 %
DKI Jakarta	2 / 44	4,5 %	174	0,9 %	0,1 %
Kalimantan Utara	5 / 35	14,3 %	85	5,7 %	0,1 %
Bali	3 / 35	8,6 %	80	5,1 %	0,1 %
Papua Barat	10 / 53	18,9 %	75	7,6 %	0,1 %
Sumatera Barat	1 / 174	0,6 %	5	0,0 %	0,0 %

6Daftar Prioritas Intervensi Nasional

Unduh daftar lengkap untuk ditindaklanjuti

Berkas CSV berisi seluruh 1.643 KUA tanpa layanan — nama KUA, kabupaten/kota, provinsi, dan jumlah pernikahan yang belum terlayani. Siap dilampirkan pada nota dinas ke Kanwil.

Daftar 1.643 KUA Rekap per provinsi

Empat puluh KUA blank spot dengan volume pernikahan terbesar

Menjangkau kelompok ini saja setara dengan 17.205 pasangan yang kini sama sekali belum memperoleh layanan.

40 teratas dari 1.643 KUA

Empat puluh KUA tanpa layanan dengan jumlah peristiwa nikah terbesar
#	Kantor Urusan Agama	Kabupaten / Kota	Provinsi	Tipe	Nikah tak terlayani
1	KUA Medan Marelan	Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	1.341
2	KUA Sagulung	Kota Batam	Kepulauan Riau	Kota	1.016
3	KUA Serang	Kota Serang	Banten	Kota	596
4	KUA Losari	Kab. Brebes	Jawa Tengah	Kabupaten	593
5	KUA Larangan	Kab. Brebes	Jawa Tengah	Kabupaten	573
6	KUA Muncar	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Kabupaten	530
7	KUA Medan Tembung	Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	454
8	KUA Seberang Ulu Satu	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Kota	449
9	KUA Talang Kelapa	Kab. Banyuasin	Sumatera Selatan	Kabupaten	444
10	KUA Rumpin	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	444
11	KUA Tambaksari	Kota Surabaya	Jawa Timur	Kota	436
12	KUA Kota Baru	Kota Jambi	Jambi	Kota	410
13	KUA Randudongkal	Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Kabupaten	406
14	KUA Lima Puluh	Kab. Batu Bara	Sumatera Utara	Kabupaten	394
15	KUA Jambi Selatan	Kota Jambi	Jambi	Kota	393
16	KUA Medan Amplas	Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	388
17	KUA Ciseeng	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	386
18	KUA Medansatria	Kota Bekasi	Jawa Barat	Kota	386
19	KUA Jasinga	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	384
20	KUA Karawaci	Kota Tangerang	Banten	Kota	380
21	KUA Nanggung	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	378
22	KUA Pinang	Kota Tangerang	Banten	Kota	372
23	KUA Mojowarno	Kab. Jombang	Jawa Timur	Kabupaten	363
24	KUA Panyabungan	Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara	Kabupaten	360
25	KUA Srono	Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Kabupaten	352
26	KUA Marpoyan Damai	Kota Pekanbaru	Riau	Kota	351
27	KUA Terbanggi Besar	Kab. Lampung Tengah	Lampung	Kabupaten	351
28	KUA Praya	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten	342
29	KUA Medan Denai	Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	341
30	KUA Ilir Barat Satu	Kota Palembang	Sumatera Selatan	Kota	341
31	KUA Ponggok	Kab. Blitar	Jawa Timur	Kabupaten	338
32	KUA Kasemen	Kota Serang	Banten	Kota	337
33	KUA Solear	Kab. Tangerang	Banten	Kabupaten	333
34	KUA Klapanunggal	Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	330
35	KUA Walantaka	Kota Serang	Banten	Kota	329
36	KUA Ciledug	Kota Tangerang	Banten	Kota	319
37	KUA Dukuhturi	Kab. Tegal	Jawa Tengah	Kabupaten	318
38	KUA Medan Deli	Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	316
39	KUA Sawahan	Kota Surabaya	Jawa Timur	Kota	316
40	KUA Bantarbolang	Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Kabupaten	315

Sisa 1.603 KUA blank spot menampung 124.927 peristiwa nikah lainnya — berekor panjang dan tersebar, sehingga penanganannya lebih tepat melalui penguatan kapasitas di tingkat kabupaten/kota daripada penugasan satu per satu.

6bResolusi Kecamatan

Unduh CSV kecamatan

Kode KUA memuat kode kecamatan pada enam digit pertamanya, sehingga sebaran layanan dapat dipetakan 5.917 kecamatan — dua belas kali lebih rinci daripada 499 kabupaten/kota, tanpa memerlukan data tambahan apa pun. Batas wilayahnya sudah tersedia di ref.kecamatan.

Kecamatan terwakili

5.917kecamatan

Rata-rata 1,00 KUA per kecamatan.

Kecamatan layak peringkat

4.112dari 5.917

Minimal 50 peristiwa nikah agar persentasenya stabil.

Kecamatan tanpa layanan

1.643kecamatan

Seluruh KUA di kecamatan tersebut nol peserta BIMWIN.

Kecamatan cakupan penuh

1.419kecamatan

Mencapai 90 % atau lebih — setara target nasional.

Kecamatan dengan pernikahan tak terlayani terbanyak

Titik intervensi paling rinci yang dapat dihasilkan data ini.

Kecamatan	Kabupaten / Kota	Nikah	Tak terlayani
Medan Marelan	Kota Medan	1.341	1.341
Sagulung	Kota Batam	1.016	1.016
Percut Sei Tuan	Kab. Deli Serdang	1.095	836
Tambun Selatan	Kab. Bekasi	1.023	780
Taman	Kab. Pemalang	753	751
Pemalang	Kab. Pemalang	802	732
Lembang	Kab. Bandung Barat	747	709
Cakung	Kota Jakarta Timur	895	706
Petarukan	Kab. Pemalang	647	613
Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara	680	597
Serang	Kota Serang	596	596
Losari	Kab. Brebes	593	593
Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan	591	590
Larangan	Kab. Brebes	573	573
Margasari	Kab. Tegal	572	567

Kecamatan bervolume besar dengan cakupan tertinggi

Contoh penyelenggaraan pada wilayah berbeban tinggi.

Kecamatan	Kabupaten / Kota	Nikah	Coverage
Mranggen	Kab. Demak	565	100,00 %
Wanasari	Kab. Brebes	577	100,00 %
Sampang	Kab. Sampang	532	100,00 %
Karangpawitan	Kab. Garut	585	100,00 %
Sungai Raya	Kab. Kubu Raya	542	100,00 %
Koto Tangah	Kota Padang	597	100,00 %
Majenang	Kab. Cilacap	519	100,00 %
Bulakamba	Kab. Brebes	750	99,73 %
Babelan	Kab. Bekasi	591	99,66 %
Malangbong	Kab. Garut	572	99,30 %
Bekasi Barat	Kota Bekasi	616	98,38 %
Kenjeran	Kota Surabaya	529	98,30 %
Bogor Barat	Kota Bogor	557	98,20 %
Sukarami	Kota Palembang	510	98,04 %
Gunungputri	Kab. Bogor	620	96,77 %

7Sebaran KUA Menurut Kelas Kinerja

Distribusi 5.918 KUA

Kelas dihitung dari cakupan masing-masing kantor, bukan ditetapkan manual.

Excellent 85–100 %2.178 (36,8 %)

High 70–84 %458 (7,7 %)

Moderate 55–69 %356 (6,0 %)

Low 40–54 %311 (5,3 %)

Very Low < 40 %2.615 (44,2 %)

Sebaran berbentuk dua kutub: kelompok kantor yang hampir sepenuhnya melayani dan kelompok yang nyaris tidak melayani, dengan lapisan tengah yang tipis. Pembinaan yang seragam untuk seluruh KUA karena itu tidak akan efektif.

Jumlah KUA dan peristiwa nikah menurut kelas kinerja
Kelas kinerja	Jumlah KUA	Porsi KUA	Peristiwa nikah	Porsi nikah
ExcellentCakupan sangat tinggi, kinerja pelayanan sangat baik.	2.178	36,8 %	263.418	35,7 %
HighCakupan tinggi, kinerja pelayanan baik.	458	7,7 %	67.134	9,1 %
ModerateCakupan sedang, masih perlu penguatan.	356	6,0 %	57.397	7,8 %
LowCakupan rendah, memerlukan intervensi.	311	5,3 %	53.360	7,2 %
Very LowCakupan sangat rendah, memerlukan prioritas tinggi.	2.615	44,2 %	297.293	40,3 %
Nasional	5.918	100,0 %	738.602	100,0 %

Kelas Very Low mencakup seluruh 1.643 blank spot dan 59 KUA yang tidak mencatat peristiwa nikah. Sebaliknya, kelas Excellent memuat 713 KUA dengan cakupan melebihi 100 % (kelebihan 4.852 peserta) yang ditandai secara terbuka, bukan dihapus.

8Sebaran Menurut Tipe Wilayah

KUA Kabupaten

5.220 KUA di 401 wilayah

Coverage Rate

56,90 %

Peristiwa nikah604.597pasangan

Mengikuti BIMWIN344.006calon pengantin

Beban per KUA115,8nikah

Peserta per KUA65,9orang

KUA tanpa layanan1.444 (27,7 %)

Nikah tak terlayani110.983pasangan

Sebaran kelas kinerja KUA

Excellent

1.980

High

393

Moderate

316

Low

267

Very Low

2.264

KUA Kota

698 KUA di 98 wilayah

Coverage Rate

43,43 %

Peristiwa nikah134.005pasangan

Mengikuti BIMWIN58.202calon pengantin

Beban per KUA192,0nikah

Peserta per KUA83,4orang

KUA tanpa layanan199 (28,5 %)

Nikah tak terlayani31.149pasangan

Sebaran kelas kinerja KUA

Excellent

198

High

Moderate

Low

Very Low

351

Selisih struktural

Klasifikasi mengikuti aturan BPS: dua digit terakhir kode kabupaten/kota bernilai 71 atau lebih dihitung sebagai Kota.

Selisih cakupan

13,47 p.p.

Rasio beban kota terhadap kabupaten

1,66×

KUA Kota menangani 192,0 peristiwa nikah per kantor — 1,66 kali beban KUA Kabupaten — namun mencatat cakupan 13,47 p.p. lebih rendah. Kepadatan permintaan perkotaan adalah titik intervensi prioritas.

9Kerangka Aksesibilitas Layanan

Service Accessibility Network

KUA berperan sebagai regulator, pembina, dan penjamin mutu; empat simpul penyelenggara menjadi perpanjangan tangan layanan hingga lima sasaran wilayah.

Simpul penyelenggara

Fasilitator BIMWIN

Penyelenggara utama materi bimbingan, bersertifikat.

Penyuluh Agama

Perpanjangan layanan hingga tingkat kecamatan dan desa.

Mitra Pemerintah Daerah

Dukungan pembiayaan, tempat, dan koordinasi lintas sektor.

Organisasi Kemasyarakatan

Menjangkau komunitas yang sulit dijangkau layanan kantor.

KUA

Pusat layanan Bimbingan Perkawinan — 5.918 kantor di 499 kabupaten/kota.

Sasaran wilayah

Wilayah Perkotaan

698 KUA · 192,0 nikah per kantor

Wilayah Perdesaan

5.220 KUA · 115,8 nikah per kantor

Wilayah Kepulauan

Klasifikasi belum tersedia pada data SIMKAH

Wilayah Terpencil

Klasifikasi belum tersedia pada data SIMKAH

Calon Pengantin

738.602 pasangan sebagai sasaran akhir layanan

Empat tingkat akses layanan

Kerangka akses bersifat kualitatif. Angka pendamping di bawah adalah padanan indikatif terhadap kelas kinerja KUA pada data SIMKAH — bukan klasifikasi geografis resmi.

Akses Kuat

Strong Access

Layanan tersedia luas dan mudah dijangkau; penyelenggaraan berjalan rutin.

2.636KUA · 44,5 %

Padanan data: KUA kelas Excellent dan High

Akses Menengah

Moderate Access

Layanan tersedia namun belum menjangkau seluruh calon pengantin; kapasitas perlu diperkuat.

356KUA · 6,0 %

Padanan data: KUA kelas Moderate

Akses Terbatas

Limited Access

Layanan berjalan tetapi hanya menjangkau sebagian kecil calon pengantin; memerlukan strategi khusus.

1.224KUA · 20,7 %

Padanan data: KUA kelas Low dan Very Low yang masih melayani

Prioritas Ekspansi

Expansion Priority

Belum ada penyelenggaraan sama sekali meski permintaan terukur; fokus utama pemerataan nasional.

1.643KUA · 27,8 %

Padanan data: KUA blank spot

Sisa 59 KUA tidak mencatat peristiwa nikah pada semester ini sehingga tingkat aksesnya tidak dapat dinilai — statusnya “Data belum tersedia”, bukan 0 %.

10Peta Jalan Ekspansi Nasional

Langkah 1

Identifikasi Wilayah Prioritas

Menetapkan sasaran dari daftar KUA tanpa layanan dan wilayah dengan cakupan terendah.

Ukuran: daftar prioritas nasional tersusun dan diperbarui tiap semester.

Langkah 2

Penguatan Kapasitas KUA

Melengkapi kantor sasaran dengan sumber daya, jadwal, dan dukungan penyelenggaraan.

Ukuran: KUA sasaran menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu angkatan BIMWIN.

Langkah 3

Perluasan Kemitraan Daerah

Menggandeng pemerintah daerah, masjid, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan.

Ukuran: bertambahnya titik layanan di luar kantor KUA.

Langkah 4

Penambahan Fasilitator BIMWIN

Menempatkan fasilitator bersertifikat secara proporsional terhadap beban wilayah.

Ukuran: rasio fasilitator terhadap peristiwa nikah membaik di wilayah prioritas.

Langkah 5

Monitoring Pemerataan melalui SIMKAH

Memantau berkurangnya blank spot dan menyempitnya jarak capaian antarwilayah.

Ukuran: jumlah KUA tanpa layanan menurun pada periode berikutnya.

11Implikasi Kebijakan

Prioritaskan ekspansi layanan pada 1.643 KUA tanpa layanan. Kelompok ini menyumbang 42,25 % kesenjangan nasional dan merupakan sasaran paling jelas untuk ditangani lebih dahulu.

Perkuat KUA Kota sebagai pusat layanan keluarga. Beban 1,66 kali lipat per kantor belum diimbangi kapasitas penyelenggaraan yang setara.

Bangun kemitraan daerah pada provinsi dengan konsentrasi blank spot tertinggi agar titik layanan bertambah tanpa harus membangun infrastruktur baru.

Jadikan berkurangnya jumlah blank spot sebagai indikator pemerataan resmi yang dipantau berkala melalui dashboard SIMKAH.

Arah Pemerataan Layanan Nasional

Pemerataan layanan Bimbingan Perkawinan menuntut pergeseran dari peningkatan menyeluruh menuju penargetan yang tepat. Dengan 42,25 % kesenjangan nasional terkonsentrasi pada 27,76 % kantor, kebijakan yang paling berdampak adalah menghadirkan layanan pertama di wilayah yang belum tersentuh — melalui penguatan kapasitas KUA, penambahan dan pemerataan fasilitator BIMWIN, serta kemitraan dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan. Kemajuannya wajib dipantau sebagai indikator pemerataan, bukan sekadar sebagai rata-rata nasional.

Pemerataan layanan Bimbingan Perkawinan bukan hanya tentang meningkatkan jumlah peserta, tetapi memastikan setiap calon pengantin, di mana pun mereka berada, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan yang berkualitas.

Laporan ICBP Semester I 2026 — ICBP-4 Geographic Distribution

Catatan data

Sebanyak 35 provinsi melapor ke SIMKAH pada periode ini; Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan belum terwakili dan ditampilkan sebagai “Data belum tersedia”. KUA dengan cakupan melebihi 100 % (713 kantor) ditandai dan tidak dihapus. Rincian perlakuan anomali tersedia pada Metodologi & catatan data.