Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP)

DIMENSI 2|Coverage Gap

Analisis Nasional Kesenjangan Cakupan Layanan Bimbingan Perkawinan

Dihitung dari data SIMKAH tingkat KUA · Januari–Juni 2026

Berapa banyak calon pengantin yang belum memperoleh layanan Bimbingan Perkawinan selama Semester I Tahun 2026, dan di mana kesenjangan itu terkonsentrasi?

1Executive KPI

Jumlah Peristiwa Nikah

738.602pasangan

Seluruh peristiwa nikah yang tercatat dalam SIMKAH — penyebut Coverage Rate.

Mengikuti BIMWIN

402.208calon pengantin (suami)

Peserta istri tercatat 401.378 — selisih 830 orang.

Coverage Gap

336.394

pasangan · 45,54 % dari peristiwa nikah

Peristiwa nikah yang belum tersentuh layanan Bimbingan Perkawinan.

Gap Rate

45,54 %

Cakupan nasional 54,46 % — jarak menuju target 90 % sebesar 35,54 p.p.

2Visualisasi Utama dan Wawasan Eksekutif

Calon pengantin mengikuti BIMWIN

402.208(54,46 %)

Belum memperoleh layanan BIMWIN

336.394(45,54 %)

Susunan kesenjangan nasional

Berasal dari KUA tanpa layanan sama sekali142.132

42,25 %

Berasal dari KUA yang melayani sebagian calon pengantin194.262

57,75 %

Kesenjangan nasional tidak tersebar merata. Hampir separuhnya berasal dari kantor yang belum menyelenggarakan layanan sama sekali — kelompok yang paling mudah ditargetkan secara kebijakan.

Masih terdapat 336.394 pasangan calon pengantin yang belum memperoleh layanan Bimbingan Perkawinan pada Semester I Tahun 2026.

Gap Rate sebesar 45,54 % menunjukkan ruang peningkatan yang masih sangat besar — cakupan nasional baru 54,46 % dari target 90 %.

Besarnya gap menjadi dasar penentuan wilayah prioritas: 4 provinsi teratas saja sudah menyumbang separuh seluruh kesenjangan nasional.

Pengurangan Coverage Gap tidak hanya menaikkan angka cakupan, tetapi juga memperbaiki pemerataan layanan antarwilayah dan antarkantor pada 5.918 KUA.

3Alur Perhitungan Coverage Gap

Coverage Gap = jumlah peristiwa nikah − jumlah calon pengantin (suami) yang telah mengikuti BIMWIN. Gap Rate = Coverage Gap ÷ jumlah peristiwa nikah × 100.

Jumlah Peristiwa Nikah

738.602

pasangan

Mengikuti BIMWIN

402.208

calon pengantin (suami)

Coverage Gap

336.394

pasangan

Gap Rate

45,54 %

dari peristiwa nikah

Satuan: 1 peristiwa nikah = 1 pasangan = 2 orang (suami + istri). Pembilang mengikuti definisi laporan cetak, yaitu jumlah suami yang telah mengikuti BIMWIN; jumlah istri (401.378) ditampilkan berdampingan pada halaman metodologi.

Makna Strategis Coverage Gap

Coverage Gap bukan sekadar menunjukkan jumlah pasangan yang belum mengikuti Bimbingan Perkawinan, tetapi menggambarkan besarnya ruang peningkatan layanan yang masih harus dipenuhi. Semakin kecil Coverage Gap, semakin besar keberhasilan pemerintah dalam memastikan setiap calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan sebelum membangun keluarga.

4Di Mana Kesenjangan Terkonsentrasi

Peta sebaran blank spot

Kantor yang belum menyelenggarakan layanan

Sebanyak 1.643 KUA mencatat peristiwa nikah sepanjang semester tetapi tidak melayani satu pun calon pengantin. Kelompok ini menampung 142.132 pernikahan — setara 42,25 % dari seluruh kesenjangan nasional.

KUA tanpa layanan

1.643dari 5.918

Pernikahan tak terlayani

142.132pasangan

Porsi dari gap nasional

42,25 %

Porsi KUA tanpa layanan terhadap seluruh KUA27,76 %

Porsi pernikahan tak terlayani terhadap seluruh peristiwa nikah19,24 %

Provinsi yang memiliki KUA tanpa layanan34dari 35

Menutup kesenjangan pada kelompok terbatas ini jauh lebih efisien daripada menuntut kenaikan cakupan secara merata pada seluruh 5.918 KUA.

Kesenjangan terpusat, bukan tersebar

Separuh kesenjangan nasional dapat ditelusuri hanya pada 4 provinsi dan 53 kabupaten/kota dari 499 wilayah yang melapor. Konsentrasi inilah yang membuat intervensi bertarget menjadi mungkin.

Provinsi penyumbang separuh kesenjangan4 dari 35 provinsi

11,4 %

Kabupaten/kota penyumbang separuh kesenjangan53 dari 499 kabupaten/kota

10,6 %

KUA tanpa layanan terhadap seluruh KUA1.643 dari 5.918 KUA

27,8 %

Gap terbesar — Jawa Barat71.267pasangan

Blank spot terbesar — Sumatera Utara16.742pasangan

Sebaran KUA tanpa layanan menurut provinsi

Terurut menurut jumlah pernikahan yang tidak memperoleh layanan. Kolom kumulatif dihitung terhadap kesenjangan nasional 336.394 pasangan.

Jumlah KUA tanpa layanan BIMWIN dan pernikahan yang tidak terlayani, menurut provinsi
Provinsi	KUA tanpa layanan	Porsi KUA provinsi	Pernikahan tak terlayani	Porsi nikah provinsi	Kontribusi gap nasional	Kumulatif
Sumatera Utara	165 / 372	44,4 %	16.742	46,8 %	4,98 %	5,0 %
Sumatera Selatan	123 / 231	53,2 %	12.073	48,1 %	3,59 %	8,6 %
Banten	60 / 155	38,7 %	11.813	36,4 %	3,51 %	12,1 %
Jawa Tengah	65 / 573	11,3 %	11.129	9,7 %	3,31 %	15,4 %
Lampung	90 / 225	40,0 %	10.476	42,7 %	3,11 %	18,5 %
Nusa Tenggara Barat	93 / 116	80,2 %	10.091	77,2 %	3,00 %	21,5 %
Jambi	106 / 132	80,3 %	9.188	79,0 %	2,73 %	24,2 %
Jawa Barat	37 / 626	5,9 %	7.586	5,0 %	2,26 %	26,5 %
Riau	71 / 164	43,3 %	7.205	35,7 %	2,14 %	28,6 %
Jawa Timur	32 / 665	4,8 %	6.733	5,4 %	2,00 %	30,6 %
Sulawesi Tengah	92 / 165	55,8 %	4.351	52,6 %	1,29 %	31,9 %
Kalimantan Timur	50 / 96	52,1 %	4.327	41,4 %	1,29 %	33,2 %
Sulawesi Tenggara	111 / 201	55,2 %	4.099	52,7 %	1,22 %	34,4 %
Bengkulu	72 / 128	56,3 %	4.018	60,8 %	1,19 %	35,6 %
D.I. Yogyakarta	37 / 78	47,4 %	3.428	40,8 %	1,02 %	36,6 %
Kalimantan Selatan	44 / 151	29,1 %	3.045	24,5 %	0,91 %	37,5 %
Kalimantan Barat	47 / 164	28,7 %	2.523	21,0 %	0,75 %	38,3 %
Sulawesi Selatan	27 / 283	9,5 %	1.987	8,5 %	0,59 %	38,9 %
Maluku Utara	67 / 107	62,6 %	1.934	61,5 %	0,57 %	39,5 %
Kepulauan Riau	12 / 66	18,2 %	1.646	29,3 %	0,49 %	40,0 %
Kalimantan Tengah	39 / 122	32,0 %	1.548	21,0 %	0,46 %	40,4 %
Kepulauan Bangka Belitung	18 / 47	38,3 %	1.343	32,6 %	0,40 %	40,8 %
Maluku	50 / 80	62,5 %	1.132	47,5 %	0,34 %	41,1 %
Papua	15 / 29	51,7 %	711	42,6 %	0,21 %	41,4 %
Sulawesi Utara	17 / 78	21,8 %	704	23,9 %	0,21 %	41,6 %
Nusa Tenggara Timur	56 / 110	50,9 %	649	51,7 %	0,19 %	41,8 %
Sulawesi Barat	14 / 63	22,2 %	534	14,8 %	0,16 %	41,9 %
Gorontalo	6 / 70	8,6 %	514	10,1 %	0,15 %	42,1 %
Aceh	6 / 279	2,2 %	184	1,1 %	0,05 %	42,1 %
DKI Jakarta	2 / 44	4,5 %	174	0,9 %	0,05 %	42,2 %
Kalimantan Utara	5 / 35	14,3 %	85	5,7 %	0,03 %	42,2 %
Bali	3 / 35	8,6 %	80	5,1 %	0,02 %	42,2 %
Papua Barat	10 / 53	18,9 %	75	7,6 %	0,02 %	42,3 %
Sumatera Barat	1 / 174	0,6 %	5	0,0 %	0,00 %	42,3 %
Seluruh provinsi	1.643	27,8 %	142.132	19,2 %	42,25 %	—

5Kesenjangan Menurut Provinsi

Peringkat kinerja lengkap

Provinsi penyumbang kesenjangan terbesar

Gap = peristiwa nikah − calon pengantin (suami) yang mengikuti BIMWIN. Terurut menurun; kolom kumulatif menunjukkan porsi kesenjangan nasional yang telah tercakup.

Kesenjangan cakupan Bimbingan Perkawinan menurut provinsi, terurut dari yang terbesar
Provinsi	Peristiwa nikah	Mengikuti BIMWIN	Coverage Rate	Coverage Gap	Porsi gap nasional	Kumulatif	Status
Jawa Barat	151.110	79.843	52,84 %	71.267	21,19 %	21,2 %	Low
Jawa Tengah	115.190	73.396	63,72 %	41.794	12,42 %	33,6 %	Moderate
Jawa Timur	124.809	93.682	75,06 %	31.127	9,25 %	42,9 %	High
Banten	32.450	8.424	25,96 %	24.026	7,14 %	50,0 %	Very Low
Sumatera Utara	35.807	13.408	37,45 %	22.399	6,66 %	56,7 %	Very Low
Sumatera Selatan	25.095	8.470	33,75 %	16.625	4,94 %	61,6 %	Very Low
Lampung	24.547	8.252	33,62 %	16.295	4,84 %	66,4 %	Very Low
Riau	20.157	7.914	39,26 %	12.243	3,64 %	70,1 %	Very Low
Nusa Tenggara Barat	13.066	1.201	9,19 %	11.865	3,53 %	73,6 %	Very Low
DKI Jakarta	18.633	7.922	42,52 %	10.711	3,18 %	76,8 %	Low
Jambi	11.626	1.000	8,60 %	10.626	3,16 %	80,0 %	Very Low
Kalimantan Timur	10.453	2.981	28,52 %	7.472	2,22 %	82,2 %	Very Low
Sulawesi Selatan	23.316	16.586	71,14 %	6.730	2,00 %	84,2 %	High
Sulawesi Tengah	8.273	2.091	25,28 %	6.182	1,84 %	86,0 %	Very Low
Kalimantan Selatan	12.441	6.276	50,45 %	6.165	1,83 %	87,9 %	Low
D.I. Yogyakarta	8.399	2.705	32,21 %	5.694	1,69 %	89,5 %	Very Low
Sulawesi Tenggara	7.777	2.448	31,48 %	5.329	1,58 %	91,1 %	Very Low
Bengkulu	6.611	1.650	24,96 %	4.961	1,47 %	92,6 %	Very Low
Kalimantan Barat	12.024	8.077	67,17 %	3.947	1,17 %	93,8 %	Moderate
Kalimantan Tengah	7.365	4.345	59,00 %	3.020	0,90 %	94,7 %	Moderate
Kepulauan Riau	5.617	2.920	51,99 %	2.697	0,80 %	95,5 %	Low
Kepulauan Bangka Belitung	4.114	1.620	39,38 %	2.494	0,74 %	96,2 %	Very Low
Maluku Utara	3.144	727	23,12 %	2.417	0,72 %	96,9 %	Very Low
Aceh	16.099	14.007	87,01 %	2.092	0,62 %	97,6 %	Excellent
Maluku	2.383	762	31,98 %	1.621	0,48 %	98,0 %	Very Low
Sulawesi Utara	2.940	1.731	58,88 %	1.209	0,36 %	98,4 %	Moderate
Gorontalo	5.075	3.899	76,83 %	1.176	0,35 %	98,7 %	High
Papua	1.670	497	29,76 %	1.173	0,35 %	99,1 %	Very Low
Sulawesi Barat	3.597	2.506	69,67 %	1.091	0,32 %	99,4 %	Moderate
Nusa Tenggara Timur	1.256	373	29,70 %	883	0,26 %	99,7 %	Very Low
Bali	1.571	1.153	73,39 %	418	0,12 %	99,8 %	High
Kalimantan Utara	1.500	1.225	81,67 %	275	0,08 %	99,9 %	High
Papua Barat	989	778	78,67 %	211	0,06 %	100,0 %	Volume di bawah ambang
Sumatera Barat	19.496	19.337	99,18 %	159	0,05 %	100,0 %	Excellent
Papua Barat Daya	2	2	100,00 %	0	0,00 %	100,0 %	Volume di bawah ambang
Nasional	738.602	402.208	54,46 %	336.394	100,00 %	—

Membaca tabel ini

Provinsi dengan volume di bawah ambang 1.000 peristiwa nikah ditampilkan lengkap dengan angkanya, tetapi tidak diberi peringkat maupun kelas kinerja karena persentasenya tidak stabil secara statistik. Provinsi hasil pemekaran Papua yang belum melapor ke SIMKAH tidak muncul pada tabel ini dan berstatus Data belum tersedia — bukan bernilai nol.

6Konsentrasi Kesenjangan pada Kabupaten/Kota

Dua belas kabupaten/kota dengan kesenjangan terbesar

Unit intervensi paling operasional: 53 dari 499 kabupaten/kota menyumbang separuh kesenjangan nasional.

Kabupaten/kota dengan Coverage Gap terbesar beserta cakupan dan porsinya terhadap kesenjangan nasional
Kabupaten / Kota	Provinsi	Tipe	Peristiwa nikah	Coverage Rate	Coverage Gap	Porsi gap nasional
Kab. Bogor	Jawa Barat	Kabupaten	15.398	49,78 %	7.733	2,30 %
Kab. Bandung	Jawa Barat	Kabupaten	13.467	46,42 %	7.215	2,14 %
Kab. Tangerang	Banten	Kabupaten	8.765	29,95 %	6.140	1,83 %
Kota Medan	Sumatera Utara	Kota	5.774	0,00 %	5.774	1,72 %
Kota Bandung	Jawa Barat	Kota	6.866	20,08 %	5.487	1,63 %
Kab. Tasikmalaya	Jawa Barat	Kabupaten	7.330	35,83 %	4.704	1,40 %
Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Kabupaten	5.727	19,98 %	4.583	1,36 %
Kota Surabaya	Jawa Timur	Kota	6.648	32,60 %	4.481	1,33 %
Kab. Cianjur	Jawa Barat	Kabupaten	7.852	44,08 %	4.391	1,31 %
Kab. Banyuwangi	Jawa Timur	Kabupaten	6.119	28,99 %	4.345	1,29 %
Kab. Sukabumi	Jawa Barat	Kabupaten	7.811	45,21 %	4.280	1,27 %
Kab. Bekasi	Jawa Barat	Kabupaten	7.385	44,01 %	4.135	1,23 %

7Kerangka Prioritas Intervensi

Langkah 1: Identifikasi Coverage Gap

Menggunakan data SIMKAH tingkat KUA untuk memetakan wilayah dengan kesenjangan layanan tertinggi, hingga satuan kantor.

1.643 KUA teridentifikasi tanpa layanan sama sekali.

Langkah 2: Penetapan Wilayah Prioritas

Memfokuskan intervensi pada daerah dengan volume peristiwa nikah tinggi dan cakupan BIMWIN yang masih rendah.

4 provinsi dan 53 kabupaten/kota menampung separuh kesenjangan.

Langkah 3: Penguatan Pelaksanaan

Optimalisasi kapasitas KUA dan fasilitator, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.

Sasaran menutup 35,54 p.p. jarak menuju target nasional 90 %.

Langkah 4: Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan berkala melalui dashboard SIMKAH untuk memastikan Coverage Gap terus menurun setiap periode.

Basis pemantauan: 5.918 KUA di 499 kabupaten/kota.

8Area Intervensi Strategis

Penguatan Kapasitas KUA

Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan BIMWIN sesuai kebutuhan wilayah, terutama pada kantor yang belum pernah menyelenggarakan layanan.

1.643 KUA menjadi sasaran pertama.

Optimalisasi Fasilitator

Pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi fasilitator BIMWIN agar penyelenggaraan tidak terhenti saat beban layanan memuncak.

Faktor pendorong dengan pengaruh tinggi terhadap Coverage Rate.

Kemitraan Lintas Sektor

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas sebagai perpanjangan tangan layanan.

Menambah titik akses tanpa membangun infrastruktur baru.

Digital Monitoring

Pemanfaatan SIMKAH sebagai sistem monitoring dan evaluasi berbasis data secara berkelanjutan hingga tingkat kantor.

Kesenjangan terpantau berkala, bukan sekali setahun.

9Interpretasi Eksekutif dan Arah Kebijakan

Analisis Strategis

Coverage Gap sebesar 336.394 pasangan menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang sangat besar untuk memperluas jangkauan layanan Bimbingan Perkawinan. Namun kesenjangan itu tidak tersebar merata: 42,25 % di antaranya berasal dari 1.643 KUA yang belum menyelenggarakan layanan sama sekali, dan separuhnya terkonsentrasi hanya pada 4 provinsi.

Upaya pengurangannya memerlukan pendekatan terarah melalui penetapan wilayah prioritas, penguatan kapasitas penyelenggara, pemanfaatan data SIMKAH sebagai dasar pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor agar layanan dapat menjangkau lebih banyak calon pengantin secara merata.

Karena kesenjangan bersifat terpusat, kebijakan bertarget memberi hasil jauh lebih cepat daripada imbauan peningkatan cakupan yang berlaku seragam secara nasional.

Arah Kebijakan Pengurangan Coverage Gap

Pengurangan Coverage Gap ditempuh melalui empat jalur yang saling menopang: menetapkan wilayah prioritas berdasarkan besarnya kesenjangan, menghidupkan penyelenggaraan pada kantor yang belum melayani, memperkuat kapasitas dan sebaran fasilitator, serta memperluas kemitraan agar titik layanan bertambah tanpa menunggu penambahan infrastruktur. Seluruhnya dipantau melalui dashboard SIMKAH sehingga perkembangan kesenjangan terbaca setiap periode.

Rekomendasi kebijakan

Prioritaskan wilayah dengan Coverage Gap tertinggi — dimulai dari Jawa Barat.
Aktifkan penyelenggaraan BIMWIN pada 1.643 KUA yang belum melayani satu pun calon pengantin.
Tingkatkan kapasitas penyelenggaraan BIMWIN di KUA, termasuk penjadwalan tambahan saat beban pernikahan memuncak.
Perluas jejaring kemitraan untuk mendukung penyelenggaraan layanan di luar jam kerja dan di wilayah dengan akses terbatas.
Optimalkan pemanfaatan dashboard SIMKAH sebagai sistem monitoring nasional hingga tingkat kantor.
Lakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan Coverage Gap di setiap wilayah dan publikasikan hasilnya.

Pengurangan Coverage Gap bukan hanya meningkatkan cakupan layanan, tetapi juga memperluas kesempatan setiap calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan untuk membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan berkualitas.

Laporan ICBP Semester I 2026 — ICBP-2 Coverage Gap

Catatan data

Coverage Gap dihitung sebagai selisih peristiwa nikah dengan jumlah calon pengantin (suami) yang mengikuti BIMWIN. Pada 713 KUA jumlah peserta melampaui peristiwa nikah — kelebihan 4.852 peserta, kemungkinan karena mengikuti BIMWIN sebelum akad atau di luar wilayah pencatatan. Nilai mentahnya tetap dipertahankan, sehingga 21 kabupaten/kota tercatat memiliki gap negatif. Median cakupan provinsi 39,38 %; anomali dan selisih pencatatan lainnya dilaporkan terbuka pada Metodologi & catatan data.